A. Pengertian Ekonomi Politik
Ilmu ekonomi dan ilmu politik terpisah dan saling lepas, tidak dalam satu kesatuan ilmu humaniora. Ilmu ekonomi prinsipnya cocok untuk analisis kelembagaan pasar. Ilmu sosial politik tumpul jika bersinggungan dengan instansi pasar sehingga perlu dipertanyakan bahwa apakah alat analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ekonomi politik? Jawabannya adalah bahwa teori-teori yang tersedia bersifat parsial berbasis disiplin ilmu yang telah terpecah tidak dalam satu kesatuan.
Ilmu ekonomi semula hanya membahas persoalan–persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik manusia, kemudian sampai pada penentuan system perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa. Sedangkan ilmu politik semula hanya membahas tentang penyelenggaraan negara (pemerintah) yang dilihat dari aspek kelembagaan, perilaku aktor politik atau partai politik dan proses pemilihan umum, kemudian sampai pada persoalan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan implementasi kebutuhan publik di mana salah satu di antaranya berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Jadi, ekonomi politik sangat berkaitan antara faktor-faktor produksi, keuangan, dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiscal dan komersial. Ekonomi politik merupakan anlisis dari proses-proses politik yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
Ekonomi politik selalu mengacu pada kepada interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik yakni bagaimana pengaruh aspek politik terhadap kebijakan ekonomi suatu negara.
Ilmu ekonomi politik menurut P Todaro : membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Akibat dari adanya ekonomi politik tersebut karena :
1. Proses politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Ekonomi tentang fenomena kekayaan dan politik kekuasaan saling mempengaruhi, politik menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya kearah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok dominan.
2. Untuk memahami peran penting Negara. Perspektif ekonomi politik menggambarkan dua obyek penting yang interaksinya sangat menentukan arena politik, yaitu pasar dan Negara. Mekanisme pasar dan struktur kekuasaan saling tergantung. Negara menetapkan konteks bagi beroperasinya pasar. Dengan daya paksa, negara mengatur pasar. Sebaliknya hukum pasar tidak bisa diabaikan. Ringkasnya, dalam proses kebijakan mekanisme pasar dan struktur kekuasaan saling terkait. Kebijakan publik adalah hasil dari interaksi antara “pasar” dan “negara”.
3. Akibat kelangkaan sumberdaya, tidak ada kebijakan politik yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Pasti ada pihak yang lebih diuntungkan dan yang lebih dirugikan oleh suatu kebijakan pemerintah.
Ilmu ekonomi dan ilmu politik memberikan perhatian pada pembentukan kebijakan, yaitu apakah kebijakan tersebut menimbulkan surplus/deficit. Salah satu masalah ekonomi yaitu sumber daya terbatas dan keinginan yang tidak terbatas.
Lima Konsep Penting dalam Ekonomi
1. Insentif ekonomi : orang cenderung akan mengikuti sesuatu hal yang memberikan keuntungan ekonomi.
2. Opportunity cost : memilih nilai dari alternative terbaik
3. Efisiensi ekonomi : sumberdaya dialokasikan untuk berproduksi pada titik optimal.
4. Marginalisme : aktivitas ekonomi terus dilakukan apabila ada tambahan manfaat.
5. Hasil makin berkurang.
B. Ekonomi Politik Baru
Ekonomi Politik Baru (EPB) atau New Political Economy yang kemudian popular dengan sebutan “Rational Choice” (RC) dan “Public Choice (PC). Pendekatan EPB berbeda dengan pendekatan klasik yang hanya menjangkau fenomena dan kelembagaan ekonomi pasar. Dalam pendekatan EPB berusaha untuk memahami realitas politik dalam bentuk-bentuk sikap sosial dalam kerangka analisis yang dianalogikan pada aktor individual yang rasional. Pendekatan EPB bersifat liberal-individual, dalam hal ini kepentingan individu jauh lebih penting dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya.
Pendekatan ini dapat diaplikasikan untuk berbagai fenomena ekonomi maupun politik: pemilihan umum, watak konsumen, tabiat petani pamakai air, sikap pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan public.
1. Pelaku Rasional (Popkin)
Petani sebagai pelaku rasional yang memiliki dampak langsung bagi perekonomian suatu negara, rasional dalam artian bahwa pengorbanan yang dikeluarkan lebih kecil dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Contoh-contoh protes massa petani terhadap penetrasi kapitalisme, menurut Popkin, secara kolektif tidak ditujukan untuk meletakkan basis kelembagaan prakapitalisme, tetapi lebih merupakan tameng untuk menetralisasi dampak kapitalisme dan justru menghancurkan feodalisme yang telah lama bercokol di pedesaan negara-negara Asia Tenggara.
2. Pasar dan Negara (Bates)
Bates mengemukakan bahwa krisis pangan di Afrika Tropis terjadi karena kesalahan kebijakan, pemerintah menetapkan harga pangan yang relatif rendah, tidak menguntugkan petani. Sebagai respon, petani menggunakan pasar untuk menentang kebijakan pemerintah dan protes tersembunyi. Petani menanam tanaman tidak menguntungkan dan berduyun-duyun meninggalkan desa untuk menyerbu kota-kota.
3. Kelangkaan dan Pilihan
Rotchild dan Curry melihat hubungan kepentingan public, kepentingan dan tujuan organisasi kolektif. Masyarakat adalah pengambil sikap rasional. Sebagai contoh, kasus di Afrika Tengah tentang usaha pemanfaatan sumber-ssumber ekonomi, yang terbatas untuk dipakai dalam pengentasan kemiskinan secara efektif, jika masyarakat tidak mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya langsung diklaim tidak bisa mengikutinya, padahal ada yang salah dari kebijakan tersebut.
C. Teori Organisasi dan Tindakan Kolektif
Menurut Mancur Olson, jika ada pembonceng gratis (free rider problem) maka organisasi tidak efisien dan biaya transaksi tinggi. Pembonceng gratis disini maksudnya adalah orang-orang yang menikmati dana pemerintah tanpa ada persyaratan yang jelas. Adapun berkembangnya pembonceng gratis karena berlangsung dalam kelompok besar dimana setiap individu tidak bisa mengontrol individu lainnya sehingga menyebabkan kelompok makin tidak efektif.
Komoditas publik adalah komoditas yang tidak bisa dikonsumsi secara individu tanpa berpengaruh apa pun terhadap individu-individu lain di dalam kelompok. Komuditas publik secara relatif akan semakin kecil ketika kelompok semakin besar. Manfaat komuditas publik akan lebih sedikit diterima oleh anggota-anggota di dalamnya.
D. Barang Publik dan Barang Privat
Barang pribadi/publik (private goods) adalah barang-barang yang ekskludabel dan rival. Barang yang produksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Barang public ini merupakan barang dan jasa yang sangat bermanfaat tetapi tidak disukai produsen karena tidak menguntungkan. Barang seperti ini adalah barang yang mengandung eksternalitas positif terlalu besar, yaitu barang yang pada dasarnya akan menguntungkan banyak orang tetapi terlalu mahal apabila diproduksi oleh suatu perusahaan. Sebagian besar barang yang ada di pasar adalah barang pribadi. Saat kita menganalisis penawaran dan permintaan kita mengasumsikan bahwa semua barang bersifat ekskludabel dan rival. Idealnya, negara menyediakan barang publik dalam jumlah yang memadai.
Barang publik (public goods) adalah barang-barang yang tidak ekskludabel dan juga tidak rival. Artinya siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini, dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang sama. Barang privat merupakan barang yang tidak bisa dikecualikan penggunaannya dari orang lain. Setiap orang dapat menikmatinya tanpa harus mengurangi kenikmatan orang lain, setiap orang memiliki akses yang sama ke barang tersebut. Contoh dari barang publik adalah jalan raya. Di mana setiap orang dapat menikmatinya tanpa harus berkompetisi dengan orang lain.
E. Rent Seeking & Public Choice
Transformasi konsep ekonomi klasik ke dalam ekonomi politik. Ada tiga konsep pendapatan, yaitu:
1. Profits (keuntungan)
- Mempunyai resiko yang tinggi
- Sumber pendapatan utama
- Susah memprediksi apakah memperoleh untung atau tidak
2. Wages (upah)
- Kadang-kadang tidak mempunyai resiko karena upah itu pasti
- Biaya dari pelayanan
- Semakin produktif semakin proporsional
- Nilai individu
- Modal manusia
- Dibutuhkan talenta untuk mendapatkan upah
- Lebih mudah diperoleh dibanding profits
3. Rents (sewa)
- Uangnya untuk aset capital
- Lebih mudah diperoleh dibanding profits dan wages
- Tidak dibutuhkan kerja keras dan talenta
Motivasi jalan pintas tergampang dalam bisnis normal dengan income melalui rente (sewa) tidak bermakna negative sepanjang aset yang disewakan merupakan hak miliknya yang sah. Masalah muncul ketika motif ini pindah ke domain public, motivasi rent seeking dilakukan dengan kekuatan kekuasaan untuk kelompok kepentingan kecil, dan kekuasaan bukan aset milik sekelompok kecil tersebut tetapi milik public atau rakyat banyak, serta kekuasaan dipakai oleh segelintir orang. Rent seekers adalah pengusaha atau segelintir orang yang menggunakan kekuasaan (aset publik) untuk dirinya secara inidividu.
